Kalau tidak muncul bisa ke
http://www.youtube.com/watch?v=hQMRDpaiyVY&has_verified=1
atau
http://www.youtube.com/watch?v=9ew8tZV1HWo
Video Penganiayaan Warga Papua Menuai Kecaman
Artikel ini dibuat oleh Fajar Widiantoro – detiknet
Video penganiayaan warga Papua oleh oknum TNI yang muncul di YouTube menuai kecaman. Video yang diupload 17 Oktober 2010 itu, dipenuhi komentar bervariasi.
Dari pantauan detikINET, Senin (19/10/2010), tayangan video berdurasi 1 menit dan berjudul ‘Indonesian army attacking West Papuan civilians in highland region’ itu diketahui diupload oleh dua akun. Akun bernama West Papua Unite yang telah lebih dulu menguploadnya. Kemudian disusul akun lain bernama Pegzone.
“Mengapa TNI memukul dan menendang orang-orang Papua itu,” ujar akun benrma UGIZ. Beberapa sumpah serapah pun muncul. Diketahui sang pemilik akun telah menghapus beberapa komentar yang ada. “Indonesia T***, Negara Sampah..Mau Gmn Negara Begini Terus..TNI An****,” ujar akun lain bernama williamseng.
Pendapat lain muncul terhadap video tersebut. Akun bernama rubyafsa menyatakan bahwa itu merupakan video lama. “Itu video zaman dulu boss..,Zaman Orba. Sebenarnya bukanya hanya itu. Di tempat lain
juga banyak dan kondisinya lebih parah dari itu,” tulisnya.
Akun bernama West Papua Unite itu telah mengupload beberapa video lain yang isinya sudah jelas: memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.
Mabes TNI Diminta Bentuk Tim Cek Dugaan Kekerasan Warga Papua di Youtube
Artikel ini dibuat oleh Rachmadin Ismail – detiknet
Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) diminta tanggap atas beredarnya video dugaan penganiayaan atas warga Papua oleh pria yang memakai seragam TNI di youtube. Jangan sampai hal itu menjadi bumerang bagi TNI.
“Terkait dengan beredarnya video oknum aparat TNI, saya kira Kemhan dan Mabes TNI harus bentuk tim investigasi untuk menyelidiki video itu,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2010).
Dia menjelaskan, tentu langkah itu sejalan dengan keinginan TNI yang ingin menegakkan HAM. Salah satu cara, bisa ditunjukkan dalam kasus ini.
“Ini sesuai dengan statemen panglima yang menyatakan TNI akan berkomitmen untuk penegakan HAM baik militer atau non militer,” ujarnya.
Menurut Mahfudz, kalau benar kasus para pelaku yang dianiaya tersebut merupakan anggota separatis, seharusnya sudah masuk pro yustisia. “Diserahkan penanganan atau interogasinya pada polisi,” imbuhnya.
Dia juga meminta agar masyarakat tidak serta merta menyalahkan TNI. “Ini isu sensitif oleh gerakan-gerakan separatisme. Pelanggaran HAM adalah alat pressure kepada pemerintah. Jadi jangan sampai membuka celah baru untuk serangan opini pada pemerintah dengan tindakan-tindakan melanggar HAM, karena isu ini bisa dimanfaatkan oleh mereka dan jaringan internasionalnya,” tutupnya.
Video yang menyudutkan anggota TNI muncul di Youtube. Dalam tayangan video berdurasi 1 menit dan berjudul ‘Indonesian army attacking West Papuan civilians in highland region’ itu terlihat sejumlah orang yang memakai seragam TNI melakukan kekerasan pada warga Papua.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku belum mendengar mengenai video itu. Namun dia akan melakukan pengecekan.
YouTube Jadi Media Favorit Bukti Penyelewengan Aparat
Berulang kali YouTube dijadikan sarana pengguna internet untuk menunjukan tingkah laku aparat yang menyeleweng. Mulai dari tentara Israel, Amerika, hingga Indonesia pernah tampil di situs berbagi video terbesar itu.
Berdasarkan pengamatan detikINET, Senin (18/10/2010), ada beberapa rekamanan tindak penyelewengan aparat yang telah dibeberkan melalui YouTube. Sebut saja aksi memalukan para tentara Israel.
Beberapa waktu lalu, pengunjung YouTube digegerkan dengan hadirnya sebuah video yang menayangkan pengejekan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina. Video tersebut menayangkan tawanan wanita Palestina yang dipermalukan oleh tentara Israel dengan menari-nari di dekat si wanita yang tertutup matanya.
Belum lagi kasus tentara Amerika yang mencacimaki polisi Irak. Dalam video tersebut tampak tentara AS sedang melatih para polisi Irak. Namun seorang tentara tampak naik pitam dan mengeluarkan berbagai ucapan sumpah serapah yang tidak pantas.
Nah yang paling menghebohkan saat ini adalah, munculnya sebuah video kekerasanyang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga di Papua. Melihat hal tersebut Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pun tidak tinggal diam, ia berjanji untuk memeriksa video yang berdusari sekitar satu menit tersebut.
Ketiga kasus di atas hanyalah contoh kecil dari sederet video yang pernah ditampilkan YouTube. Layanan yang mulai diluncurkan Februari 2005 tampaknya terus menjadi sarana efektif bagi masyarakat yang ingin menunjukan tindak penyelewengan yang dilakukan oknum tertentu.
Video Penganiayaan di YouTube, EfekCitizen Journalism
Artikel ini dibuat oleh Rachmatunisa – detiknet
Beredarnya video penganiayaan warga sipil Papua yang konon dilakukan oknum TNI di YouTube, dinilai pengamat media sosial sebagai bagian dari trencitizen journalism yang akan terus berlanjut. “Perkembangan media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook dan sebagainya perlahan menjadikannya seperti media pemberitaan resmi. Dia punya konten apa saja lalu di-publish. Media sosial kini dianggap layak dikutip, namun dengan catatan sumber beritanya tidak sembarangan,” kata pengamat media sosial Nukman Luthfie saat dihubungidetikINET, Senin (18/10/2010).
Nah, bagaimana jika menanggapi konten spekulatif seperti video soal oknum TNI? Menurut Nukman, sebagai masyarakat cerdas pastinya kita mempertanyakan benar atau tidaknya yang dikabarkan di media sosial itu.
“Berita-berita seperti ini harus diangkat oleh media resmi. Sehingga publik pada akhirnya akan mendapat konfirmasi yang jelas. Jika tidak ditangkap media resmi, pemberitaan semacam itu hanya berhenti sampai di media sosial, menjadi bahan pergunjingan,” kata Nukman.
Dia menyebutkan, saat ini memang tak jarang berita-berita di media resmi di-drive oleh media sosial dan menurutnya ini adalah sebuah tren. Nukman berpendapat, ini sekaligus pertanda bagi pemerintah, perusahaan atau para pemangku kebijakan, bahwa informasi saat ini bisa menyebar begitu mudahnya melalui media sosial.
“Ini bagus, memperkaya pemberitaan. Bagi publik, media sosial dan media resmi bisa saling melengkapi. Fenomena ini tidak bisa ditahan. Yang penting adalah bagaimana para pemangku kepentingan menyikapi hal-hal semacam ini,” tandasnya.
